DEBAT PUBLIK PILKADA KUNINGAN TANPA ISI
Debat public Pilkada harusnya menjadi kesempatan para kandidiat unyuk memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa dirinya siap memimpin Kuningan,para kandidiat seharusnya mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dari tim panelis maupun kandidiat lain yang menanyakan, Namanya juga debat seharusnya ada perdebatan mengenai program dari masing – masing kandidat bukan isinya ngobrol seperti di rumah. Lebih jauh andri seorang wartawan mingguan ini mengatakan kekecewaaannya atas debat public Pilkada Kuningan 2018 di GOR ewangga malam tadi. debat publik pilkada secara teknis telah terpenuhi telah menghadirkan beberapa panelis yang bisa merumuskan pertanyaan untuk diajukan kepada para kandidat, begitu pula moderator harus mampu menghidupkan suasana debat.permasalahan debat public Pilkada Kuningan mengecewakan bukan hanya karena kesalahan panelis dan moderator tetapi juga kandidat pun tidak ada yang mempunyai keberanian untuk pamer program dan cara menvapai program masing – masing terlihat malah tiap kandidat saling dukung. Menurut agus pemerhati politik Kuningan mengatakan para kandidat tidak mampu berkompetisi dalam hal pencapaian visi dan misi, padahal kan hal tersebut sangat penting diketahui masyarakat




1.     Dengan Prestasi yang banyak  saya yakin ratusan ribu orang akan bangga, Apa karena  prestasi yang mendorong pa Acep mencalonkan diri menjadi Bupati Kuningan?
Kabupaten Kuningan saat ini sedang giat-giatnya membangun.Bahkan beberapa tahun terakhir Kabupaten Kuningan mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa, baik dar ipemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.Tanggal 25 April 2018 kemarin saya mendapatkan penghargaan SatyalencanaKarya Bhakti PrajaNugraha dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla. Penghargaan tersebut tentunya patut disyukuri karena tidak semua Kepala daerah mendapatkannya. Saat ini Kabupaten Kuningan berada pada peringkat ke-7 Kabupaten dengan Kinerja Tertinggi di Indonesia.Sebelumnya pada tahun 2017 Kabupaten Kuningan berada pada peringkat ke-9 se-Indonesia.Saya persembahkan penghargaan itu untuk masyarakat KabupatenKuningan yang sangat saya cintai. Penghargaan tersebut bukanlah tujuan kita, tetapi apa yang kita lakukan tentunya dinilai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Terpenting  adalah bagaimana kitasebagai pemerintah bisa hadir ditengah masyarakat untuk menjadi pelaksana pembangunan yang wajib kitalakukan untuk kepentingan masyarakat.
Saya sangat menyadari bahwa tanggungjawab saya belum selesai dalam membangun Kabupaten Kuningan. Bisa kitalihat pembangunan jalanlingkar timur Kuningan belum selesai.tujuan pembangunan itu adalah tentunya kita ingin mengurai kemacetan wilayah Cilimus apalagi pada saat lebaran tiba.Begitupun waduk Kuningan, infrastruktu rwilayah selatan (Subang dan sekitarnya) yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaanpekerjaansertapembangunanlainnya yang masihdalam proses pekerjaan.Selain itu, dalam Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Kabupaten Kuningan 2008-2027, dimana dokumen tersebut merupakan panduan bagi keberlanjutan pembangunan untuk mencapai tujuan ideal yang diinginkan masyarakat Kabupaten Kuningan.
Atas dasar keberlangsungan pencapaian tujuan pembangunan tersebut, dengan niat pengabdian kepada masyarakat dan juga semangat membangun Kabupaten Kuningan kedepan, saya kembali maju mencalonkan diri menjadi calon BupatiKuningan periode 2018-2023.

2.     Mampu tidak nanti bekerja sebagai Bupati? Rakyat adalah pemilik pemerintahan, apa yang dilakukan untuk member  keuntungan pada rakyat/pemilik?

Sebagai Bupati, apa yang saya rasakan tentu memerlukan kebersamaan kita dalam mewujudka ncita-cita bersama dalam membangun Kuningan. Beberapa raihan prestasi selama kurun waktu dua tahun telah memberikan bukti bahwa apa yang telah saya lakukanmendapatkan apresiasi dariPemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. PadaPeriodetahun 2017, kitatelahmendapatkan 29 penghargaan, sementaraTahun 2018 kita mendapatkan 6 penghargaan. Tentunya ini karenake kompakan kita semua baikPemerintah Daerah, alimulama, tokoh masyarakat, pemuda,  TNI danPolri yang telah bersama-sama menjalin suasana yang bai dan harmonis dalam membangun Kuningan.
Raihan prestosi tersebut merupakan apresiasi yang diberikan atas apa yang kita lakukan selama ini. Butuh kerja, kerja ikhlas dan kerja tuntas untuk mencapai satu tujuan pembangunan.

Bupati dipilih oleh rakya tsecara langsung. Tentunya rakya tmemilih karena mereka berharap Bupati dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan untuk masyarakatnya.Oleh karena itu, saya tetap berkomitmen bahwa apa yang menjadi keinginan rakyat tentu harus diakomodir oleh kita selaku abdi masyarakat.

Paradigma kita sekaran adalah bukan dilayani, tetapi sebaliknya apa yang menjadi keinginan rakyat, itu harus kita perhatikan dan kitalaksanakan.

Tahun 2017, saya membuka sms center yaitu nomor 0852 1111 0101, dimana masyarakat bisa memberikan aspirasi yang langsung diterima oleh saya. Dengan cara tersebut, saya dapat mengetahui langsung apa yang menjadi keinginan rakyat. Program kerjasaya kedepan juga tentunya haruslah berpihak kepada rakyat.Saya menyadari pula bahwa dalam pemerintahan kita ada legislatif, sehingga kita harus bahas bersama (dengan anggota legislatif), apa yang menjadi keinginan masyarakat saat ini.Tahapan-tahapan pembangunan sesuai visi misi saya merupakan tahapan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

3.     Ingin gajinya berapa?

Gaji menjadi Bupati sudah ditetapkan aturannya dalam peraturan perundang-undangan, sementara untuk tunjangan ditetapkan olehPeraturan Daerah, dimanahal tersebut dibahas bersama-sama dengan anggota legislatif.
Atas dasar tersebut gaji Bupati tidak bisa berdasarkan keinginan sendiri tetapi ada ketentuannya, dan untuk masalah tunjangan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Kita juga mengetahui bahwa Kabupaten Kuningan APBD nya lebih kecil dari pada Kabupaten lain, dimana mereka memberikan tunjangan sangat tinggi, tetapi itubukan halangan kita untuk terus mengabdi dan berjuang untuk menempatkan Kabupaten Kuningan dapat sejajar dengan Kabupaten lainnya yang sudah maju.

Kita telah mendapatkan banyak penghargaan atas hasil kerja keras kita, meskipun kondisi APBD Kabupaten Kuningan jauh dibawah Kabupaten lain dan saya tetap mengikuti aturan yang ada tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan, sebab saya juga menyadari bahwa menjadi Bupati merupakan suatu pengabdian kepadamasyarakat, bangsa dan negara, jug akepada Kabupaten Kuningan yang saya cintai.

4.     Bisa tidak Bapak mengikuti aturan yang ditetapkan pemilik?

Negara kita berdasarkan atas hukum, dimana apa yang kita lakukan sebagai warga Negara harus mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Segala ketentuan yang mengikat kita wajib dipenuhi apabila hal tersebut dilaksanakan sesuai aturan dan berdasarkan koridor yang benar.

Berbicara mengenai kedaulatan rakyat maka hal yang harus diperhatikan adalah segala keputusan yang menyangkut kepentingan sebuah bangsa berada di tangan rakyat yang diputuskan oleh perpanjangantangan yang telah dipercayainya, yakni anggota legiaslatif (DPRD).
Kedaulatan rakyat dalam system demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terliba tpenuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

Sebagai Bupati, saya tentu harus mengikuti hal tersebut apabila sudah menjadi suatu peraturan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD (legislatif).Bupati wajib melaksanakan itu semua karena pada dasarnya Bupati adalah abdi masyarakat. Saya memohon doa dari masyarakat Kabupaten Kuningan semoga saya dapa tkembali memimpin Kabupaten Kuningan dan mengabdi kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama berjuang untuk Kabupaten Kuningan yang sama-sama kita cintai.

















Hebat Kuningan 4X meraih WTP dari BPK RI
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Jenis Opini BPK[1]
Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni
Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain[2]
Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Tidak wajar (adversed opinion)
Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)
Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Opini BPK pertama kali diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004. Sejak 2004 hingga 2008 opini BPK terhadap LKPP adalah disclaimer (tidak memberikan pendapat). Baru pada tahun 2009 LKPP memperoleh predikat WDP. Predikat tersebut bertahan hingga sekarang. Berikut daftar opini BPK terhadap LKPP sejak tahun 2004 hingga sekarang.


H. ACEP PURNAMA SOSOK MERAKYAT DENGAN SEGUDANG PRESTASI

Mendengar nama H. Acep Purnama tentu kita mengingat sosok orang yang rendahhati, merakyat, berpenampilan sederhana dan dekat dengan semua kalangan.
Pria asli Kuningan kelahiran 2 Juni 1959 tersebut adalahBupati Kuningan(non aktif) yang memiliki segudang pengalaman baik kiprahnya sebaga iseorang  wirausahawan yang selanjutnya aktif dalam panggung politik.
Dalam kesehariannya, sebagai Bupati sekalipun H. Acep Purnama memang merupakan pribadi yang rendah hati, menganggap semua orang itu sama, tidak membeda-bedakan masyarakat baik Karena suku, agama, ras dan warna kulit, siapa saja bisa bercengkrama akrab  dengan sosok yang satu ini.

Selama dalam masa kepemimpinannya, Kuningan cukup banyak meraih prestasi tingkat nasional maupun tingkat Provinsi yang membuat  masyarakat Kabupaten Kuningan   pantas berbangga diri.

Kerja keras H. Acep Purnama dalam memimpin KabupatenKuningan, mendapat apresiasi dari  PemerintahPusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan diraihnya puluhan piagam penghargaan yang menjadi saksi keberhasilan pembangunan Kabupaten Kuningan. Mulai dari bidang pemerintahan,transportasi, pendidikan, koperasi, kesehatan, pertanian, Kabupaten Layak Anak, hingga lingkungan hidupdan konservasi alam.Hal yang paling membanggakan adalah diraihnya Kuningan sebagai Kabupaten Dengan Kinerja Tertinggi di Jawa Barat 2017 dari Presiden RI yang diserahkan oleh Menkopolhukam Wirantodi damping Mendagri RI Cahyo Kumolo pada puncak  peringatan Hari Otonomi Daerah di Sidoarjo bulan April 2017 dan UntukTahun 2018 Kabupaten Kuningan juga mendapatkan penghargaan yang sama yakn isebagai Kabupaten dengan kinerja tertinggi peringkat ke-7 di Indonesia. Prestasitersebutmeningkatdarisemulaperingkatke9 Pemerintah Daerah dengankinerjatertinggi se-Indonesia menjadiperingkat ke-7 se-Indonesia. Sedangkan untuk tingkat Provinsi, Kabupaten Kuningan juga merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Barat yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan dengan Kinerja Tertinggi Tahun 2018 diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo bertepatan dengan malam apresiasi peringatanke 22 Har iOtonomi Daerah bertempat di Hotel Sultan Jakarta pada hariRabu, (25/4/2018).









Pada hari yang sama H. Acep Purnama juga secara pribadi mendapatkan Penghargaan SatyalencanaKarya Bhakti Praja Nugraha dari PresidenRepublik Indonesia yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla, bertempat di Aula Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha adalah penghargaan kepada Kepala Daerah yang telah berprestasi dengan kinerja sangattinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Raihan prestasi Kabupaten Kuningan di bawah kepemimpinan Bupati Acep bukan tanpa sebab. Sebagai Bupati, H. Acep Purnama beserta jajarannya bekerja cukup keras demi mewujudkan visiKabupaten Kuningan MAS Tahun 2018.

Di bawah kepemimpinan Acep, Kabupaten Kuningan disebut sebagai Kabupaten "Penuh Prestasi". Pasalnya, selama tahun 2017 Kabupaten Kuningan telah meraih sebanyak 29 (duapuluh sembilan) penghargaan. Mulai dari berbagai terobosan kreatifdan inovatif pada bidang pemerintahan, perencanaan, pengawasan, koperasi layak anak, inovasi pelayanan public dan berbagai bidang lainnya. Sementara untukTahun 2018 KabupatenKuningan mendapatkan6 (enam) penghargaan.Kiprahnya selama memimpin Kabupaten Kuningan telah menunjukan pembangunan yang baik, adil dan merata.Sejumlah daerahdi pinggiran sudah mendapat perhatian.

Kabupaten Kuningan sendiri padaTahun 2018 ini telah mendapatkan nilai LAKIP B, Maturitas SPIP dengan nilai diatas 2 kategori terdefinisi, Kapabilitas APIP nilai 2, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 (tiga) tahun berturut-turut (2015,2016, 2017) hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan serta mendapatkan nilai sangat memuaskan dari KPK RI terhadap komitmenr encanaaksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi.
KemampuanAcep dalam memimpin Kabupaten Kuningan tak diragukan lagi dan Kabupaten Kuningan pantas berbangga memiliki sosok yang satuini.pemimpin yang dimulai  daribawah ini tentu sangat mengerti keluhan dan keinginan rakyatnya, pasalnya Acep pernah merasakan sebagai wirausaha, menjadiketua DPRD, lalu menjadi Wakil Bupati dan menjadi Bupati, sehingga segudang  pengalamannya di dunia politiklayak diberikan kesempatan kembali menjadi pemimpin untuk 5 tahun kedepan.






ARTIKEL POPULER

MEMBUKA PINTU LANGIT

Adz Dzariat 22). وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat (pula) apa y...

NEWS